Dorong UMKM Naik Kelas, Bupati FDW Hadirkan Akses Legalitas Usaha yang Mudah dan Murah
MINSEL, Infosindo.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas kembali ditegaskan langsung oleh Bupati Franky Donny Wongkar, Selasa (14/4/2026).
Bupati yang akrab disapa FDW ini menghadiri kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Fasilitasi Pendaftaran Perseroan Perorangan yang digelar di Sutan Raja Hotel Amurang.
Kegiatan tersebut menyasar para pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat fondasi legalitas usaha di daerah.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Minahasa Selatan menyampaikan apresiasi kepada Hendrik Pagiling selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, atas inisiasi program yang dinilai strategis dalam mendorong kemajuan UMKM.
“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah nyata membuka akses layanan hukum bagi pelaku usaha. Mulai dari konsultasi hukum, harmonisasi regulasi daerah, hingga penyelarasan dengan kebijakan nasional,” ungkap FDW.
Ia menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala, khususnya dalam hal legalitas. Melalui skema Perseroan Perorangan, pemerintah kini menghadirkan solusi praktis yakni proses lebih sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Legalitas usaha, lanjutnya, bukan hanya formalitas. Status badan hukum menjadi “tiket emas” bagi UMKM untuk menembus akses pembiayaan, memperluas jaringan kemitraan, hingga berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dengan legalitas, UMKM kita bisa berkembang lebih profesional, transparan, dan punya daya saing tinggi, bahkan sampai ke pasar nasional dan internasional,” tegasnya.
FDW pun berharap, melalui kegiatan ini para pelaku UMKM semakin sadar pentingnya legalitas usaha dan terdorong segera mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan. Ia optimistis, semakin banyak UMKM berbadan hukum akan memperkuat struktur ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Hukum Sulawesi Utara, antara lain Marsono dan Hendrik Siahaya sebagai narasumber, serta para pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk Frangky Tangkere dan Arthur Donald Tumipa. (Don)



