Minsel

Tak Sekadar Catatan, Bupati FDW Minta Rekomendasi BPK Dieksekusi Konkret

MINSEL, Infosindo.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pendapatan daerah setelah menerima penyampaian hasil pemeriksaan pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 hingga Triwulan III 2026, yang diikuti Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) di Kantor Bupati Minsel, Selasa (29/9/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minsel serta sejumlah instansi terkait.

Bagi Pemkab Minsel, hasil pemeriksaan bukan sekadar catatan administratif. Berbagai temuan, catatan maupun rekomendasi BPK dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan agar semakin tertib, transparan dan akuntabel.

Bupati Franky Wongkar menyambut hasil pemeriksaan tersebut secara terbuka. Pemerintah daerah juga menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan.

“Setiap catatan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam upaya kita memperbaiki tata kelola pemerintahan,” menjadi semangat yang ditekankan dalam tindak lanjut pemeriksaan tersebut.

Tak berhenti pada penerimaan hasil pemeriksaan, perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan rekomendasi BPK diminta segera melakukan langkah konkret.

Pemkab Minsel menekankan agar tindak lanjut tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi dilaksanakan secara serius, terukur dan dapat dipantau progresnya.

Koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait juga menjadi perhatian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap rekomendasi dapat diselesaikan sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

Pemeriksaan BPK terhadap pendapatan daerah sendiri menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemkab Minsel mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Pemeriksaan tersebut dinilai memberikan ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat bagian-bagian yang masih perlu diperkuat.

Dalam exit meeting tersebut hadir Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulut Gerungan Ervina Olivia Treivi, bersama anggota tim Nur Isnaeni, Anda Lusia Syefi, Bobi Nur Yusuf dan Shander Zulfikar Poliyama.

Bupati Franky Wongkar turut didampingi Sekretaris Daerah Minsel Glady Kawatu, para pejabat pimpinan tinggi pratama serta jajaran Pemkab Minsel.

Dengan diterimanya hasil pemeriksaan tersebut, pekerjaan berikutnya berada pada tahap tindak lanjut. Pemkab Minsel menegaskan akan mendorong setiap perangkat daerah terkait bergerak cepat menyelesaikan rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan berkelanjutan. (Don)

Related Articles

Back to top button