Bupati FDW Pertahankan Angka Inflasi Minsel Terendah se-Sulut, Harga Stabil dan Daya Beli Terjaga
AMURANG, Infosindo.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengendalian ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, Kabupaten Minsel sukses mempertahankan posisi sebagai daerah dengan angka inflasi terendah di Provinsi Sulut.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, per 3 November 2025, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulut tercatat sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,49. Kota Kotamobagu mencatat inflasi tertinggi 1,90 persen (IHK 111,13), sementara Kabupaten Minsel menjadi yang terendah dengan inflasi hanya 0,66 persen dan IHK sebesar 109,15.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Minsel tergolong stabil dan terkendali. Inflasi 0,66% mencerminkan bahwa harga kebutuhan pokok di pasar tetap wajar, daya beli masyarakat terjaga, serta iklim usaha berjalan kondusif.
Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi dan efektivitas kebijakan Pemkab Minsel dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Bupati Franky Wongkar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah terus berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil,” ujar Bupati Wongkar.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Minsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Minsel juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. (Don)
