MANADO, Infosindo.com – Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Sulawesi Utara (Sulut) terus diperkuat melalui program strategis di sektor perumahan.
Tak tanggung-tanggung, dua menteri kabinet, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, turun langsung meninjau realisasi bantuan rumah bagi masyarakat.
Keduanya mengunjungi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).
Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak.
Sebelumnya, program BSPS tahun 2026 di Sulut telah resmi diluncurkan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Graha Gubernuran, Bumi Beringin, Manado.
Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas dukungan besar dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan, alokasi bantuan BSPS di Sulut tahun 2026 mencapai 8.198 unit, melonjak tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya 748 unit.
“Ini bukti nyata perhatian pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden, untuk masyarakat Sulut. Program ini sangat penting dalam mendorong kesejahteraan lewat penyediaan hunian yang layak,” ujar Yulius.
Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga terus menggenjot program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI), PNM, dan SMF, guna mempercepat akses kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulut, Alexander Wattimena, mengungkapkan tahun 2026 Sulut mendapatkan kuota program rumah subsidi sebanyak 15.000 unit.
“Ini hal yang membanggakan. Program bantuan dan subsidi perumahan di Sulut benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan agar program bantuan perumahan ini tepat sasaran di 15 kabupaten/kota di Sulut.
Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, program bantuan perumahan di Sulut diharapkan tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Liu)
