Pemprov Sulut

Gubernur Yulius Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi, Tegaskan Komitmen Selaraskan Program Sulut dengan Asta Cita

JAKARTA, Infosindo.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Yulius saat menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat koordinasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

Menko Yusril dalam arahannya menekankan bahwa rekomendasi kebijakan tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif atau berakhir sebagai arsip. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta pemantauan secara berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintahan memiliki landasan hukum yang kuat, prosedur yang tertib, dan pertimbangan matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik rekomendasi yang disampaikan dan menyatakan kesiapan Pemprov Sulut untuk menindaklanjuti berbagai poin strategis sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan terarah, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara juga berkomitmen memperkuat koordinasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Gubernur Yulius menegaskan, Pemprov Sulut akan terus mengevaluasi efektivitas regulasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. (Liu)

Related Articles

Back to top button