MINSEL, Infosindo.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus memperkuat komitmennya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Franky Donny Wongkar, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minsel yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat Kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat DPRD Minsel, Kecamatan Amurang Barat, Senin (29/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minsel, Stefanus Lumowa, didampingi Wakil Ketua DPRD Paulman Stevanus Runtuwene, serta dihadiri seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Minsel.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franky Wongkar menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Ia menegaskan, setiap masukan dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Minsel akan memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban APBD melalui pelaksanaan rencana aksi yang mencakup penguatan sistem pengendalian intern, percepatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus mendorong profesionalisme aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang semakin optimal.
Bupati Franky Wongkar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sehat merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat yang mewakili Polres Minsel, Kejaksaan Negeri Minsel, Kodim 1302 Minahasa, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, camat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minsel. (Don)
