JAKARTA, Infosindo.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama Wakil Bupati Fredy Tuda ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (9/1/2026).
Kunjungan ini secara khusus difokuskan pada penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam optimalisasi Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai instrumen penilaian nasional.
Rombongan Pemkab Minahasa Tenggara melakukan audiensi di Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, dan diterima langsung oleh Direktur EKPKD, Heriyandi Roni. Pertemuan berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam terkait indikator-indikator kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian pemerintah pusat terhadap daerah.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa konsultasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan di Minahasa Tenggara berjalan selaras dengan standar nasional. Menurutnya, evaluasi LPPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi sarana penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.
“Melalui evaluasi ini, kami ingin mengidentifikasi dan membenahi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Kandoli.
Ia juga menekankan bahwa masukan serta rekomendasi dari Direktorat EKPKD Kemendagri akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara. Setiap OPD diharapkan mampu melakukan perbaikan kinerja secara terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, pihak Kemendagri memberikan apresiasi atas langkah proaktif pimpinan daerah Minahasa Tenggara yang secara langsung melakukan koordinasi dan konsultasi terkait hasil evaluasi kinerja pemerintahan. Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat kepala daerah dalam mewujudkan prinsip good governance.
Direktur EKPKD, Heriyandi Roni, menyampaikan bahwa sinergi dan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan Kemendagri sangat penting untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan capaian status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Wol)
