Pemprov Sulut

Tekan Inflasi, Pemprov Sulut Perkuat Pengendalian Harga dan Pasokan Pangan

MANADO, Infosindo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan fokus pada stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.

Langkah ini dilakukan menyusul angka inflasi Sulut pada Oktober 2026 yang mencapai 8,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh di atas inflasi nasional sebesar 3,23 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulut secara bulanan tercatat 0,57 persen (month-to-month/mtm), sementara inflasi tahun kalender mencapai 7,96 persen (year-to-date/ytd).

Sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, di antaranya tomat, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, dan beras. Kondisi ini dipicu terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi, cuaca panas berkepanjangan, serta distribusi yang belum optimal.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Sulut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah intervensi yang lebih terarah dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berbasis data, bukan sekadar tindakan ketika harga kebutuhan pokok sudah terlanjur melonjak.

“Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika harga sudah tinggi. Kita harus mampu mendeteksi sejak dini potensi kenaikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan segera melakukan intervensi pada komoditas maupun wilayah yang mengalami tekanan harga,” tegas Jemmy.

Untuk menekan laju inflasi, Pemprov Sulut memprioritaskan lima langkah strategis. Pertama, stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara terarah, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.

Kedua, memperkuat pasokan dan distribusi melalui kerja sama antardaerah dengan sentra produksi, optimalisasi jalur distribusi pangan, serta memastikan ketersediaan stok di pasar.

Ketiga, meningkatkan produksi lokal dengan memetakan sentra pertanian, memberikan bantuan benih dan sarana produksi, melakukan pendampingan petani, hingga mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Keempat, mengoptimalkan peran Bulog dan BUMD dalam memperkuat cadangan pangan, menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta meningkatkan kerja sama penyerapan dan pemasaran hasil produksi petani.

Kelima, memperketat pengawasan dan koordinasi TPID melalui pemantauan harga serta stok secara rutin, evaluasi mingguan, dan respons cepat terhadap potensi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.

Selain itu, Pemprov Sulut mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat.

Jemmy menekankan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petani.

“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita juga harus menjaga agar petani memperoleh harga yang layak. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan,” ujarnya.

Pemprov Sulut juga akan memperkuat sinergi lintas sektor melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Seluruh perangkat daerah terkait diminta bergerak secara terpadu, menetapkan langkah tindak lanjut yang jelas, serta memastikan setiap intervensi mampu memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Prinsipnya, pemerintah harus hadir memastikan pangan tersedia, distribusi lancar, dan harga terjangkau. Kita bekerja bersama untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian Sulawesi Utara,” tutup Jemmy. (Liu)

Related Articles

Back to top button