Yusril Sebut Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Mulai Mengarah ke Makar, Ini Penjelasan Pasal dan Ancaman Hukuman
JAKARTA, Infosindo.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa hasil pendalaman penyidik mulai menunjukkan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut menambah perhatian publik terhadap perkara yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal polisi lainnya. Ketiganya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, intersepsi, dan tindak pidana terkait sistem elektronik.
Yusril menjelaskan, penyidik kini tidak hanya mendalami aktivitas penyadapan, tetapi juga menelusuri motif serta tujuan di balik tindakan tersebut. Salah satu kemungkinan yang tengah dikaji adalah adanya upaya melumpuhkan kewenangan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau dikatakan membunuh Presiden, tidak. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan, sehingga Presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan,” ungkap Yusril dalam konferensi pers, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum. Proses penyidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar.
“Unsur-unsurnya memang mulai mengarah ke sana. Walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman,” ujarnya.
Pernyataan terbaru Yusril sekaligus menunjukkan perkembangan dari keterangannya sehari sebelumnya. Pada Selasa (3/11/2026), ia menyatakan belum ditemukan indikasi makar dan penyidik masih berfokus pada dugaan penyadapan, intersepsi, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kini, kemungkinan penerapan pasal makar kembali menjadi perhatian seiring pendalaman terhadap dugaan motif dan tujuan penyadapan tersebut.
Mengenal Tiga Kategori Makar dalam KUHP
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, makar bukan sekadar istilah untuk menyebut tindakan yang berseberangan dengan pemerintah. Perbuatan tersebut memiliki unsur dan tujuan khusus sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
KUHP baru mengatur tiga kategori tindak pidana makar, yakni makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta makar terhadap pemerintah.
Pertama, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 191 KUHP.
Ketentuan ini mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun menjadikan keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Ancaman hukumannya tergolong berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.
Kedua, makar terhadap NKRI diatur dalam Pasal 192 KUHP. Pasal ini menyasar tindakan yang bertujuan membuat sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke dalam kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
Pelaku dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Ketiga, makar terhadap pemerintah diatur dalam Pasal 193 KUHP. Ketentuan ini mengatur tindakan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Ancaman pidana bagi pelaku paling lama 12 tahun penjara. Sementara itu, pihak yang bertindak sebagai pemimpin atau pengatur makar dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Penjelasan Pasal 193 KUHP menerangkan bahwa menggulingkan pemerintah berarti meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan adanya ketentuan tersebut, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Penyidik tetap harus membuktikan adanya maksud dan unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP.
Karena itu, pengungkapan motif, tujuan, serta keterlibatan masing-masing pihak menjadi bagian penting dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Publik kini menanti hasil penyidikan untuk mengetahui apakah perkara yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar atau tetap berada dalam lingkup pelanggaran hukum terkait intersepsi dan sistem elektronik. (Red)



