Bupati Minut Joune Ganda Hadiri Rakor Kemendagri, Bahas Strategi Penguatan PAD dan Keuangan Daerah
JAKARTA, Infosindo.com – Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas penguatan pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (28/7/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune mengikuti rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.
Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Ketua APKASI Bursah Zarnubi yang juga Bupati Lahat, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi, yang menjabat Wali Kota Surabaya.
Rakor menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Joune Ganda menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, arahan yang diberikan Kemendagri menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, serta menggali potensi PAD secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan melalui digitalisasi sistem keuangan daerah, penguatan prinsip good governance, peningkatan kualitas belanja daerah, hingga menghadirkan berbagai inovasi dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
“Komitmen kami adalah membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin modern, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya. (Riv)
