Rapat Paripurna, Bupati Joune Ganda Dorong APBD Minut 2027 Berkualitas dan Berdampak bagi Masyarakat
MINUT, Infosindo.com – DPRD Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang DPRD Minut, Sabtu (12/9/2027).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu dan turut diri Bupati Minut Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Sekda Novly Wowiling, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Minut.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda mengapresiasi sinergi yang terus terjalin antara jajaran eksekutif dan legislatif sehingga tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dimulai.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mempersiapkan dokumen dan seluruh kebutuhan dalam penyusunan rancangan APBD tersebut.
Pada kesempatan itu, Joune Ganda memaparkan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Minahasa Utara dalam APBD 2027 sebesar Rp1.182.258.834.857,05. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.184.568.834.857,05.
Menurutnya, penyusunan APBD tidak semata-mata berbicara mengenai pembiayaan program pembangunan, tetapi harus mampu menjadi instrumen pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu perhatian penting dalam APBD 2027 adalah memperkuat kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana.
“Seperti sekarang ini kita tahu bersama dampak fenomena El Nino yang sangat kuat di 2026. Banyak wilayah terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya juga mengganggu produktivitas pertanian,” ujar Joune Ganda.
Ia mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah, terutama karena fenomena El Nino diperkirakan masih dapat memberikan dampak hingga awal tahun 2027.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino dapat terjadi hingga awal 2027. Oleh karena itu, APBD 2027 harus memastikan ketahanan daerah dari berbagai risiko bencana. Anggaran harus berkualitas dan memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati berharap proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Minahasa Utara.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjadi faktor penting untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Dengan dimulainya Pembicaraan Tingkat I tersebut, pembahasan APBD 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan Minahasa Utara menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. (Riv)
