MANADO, Infosindo.com – Ancaman El Nino yang memicu kekeringan dan berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi tantangan tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Christiany Eugenia Paruntu (CEP). Ia meminta pemerintah bersama lembaga terkait memperkuat berbagai bentuk dukungan agar UMKM mampu melewati tekanan ekonomi sekaligus berkembang ke level yang lebih tinggi.
CEP menilai keberadaan UMKM sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pelaku usaha kecil perlu mendapat perlindungan, terutama ketika kondisi cuaca ekstrem berdampak pada harga pangan dan biaya produksi.
“UMKM menyerap tenaga kerja kurang lebih 97 persen dan kontribusinya ke PDB mencapai 64-65 persen. Di saat El Nino membuat harga beras dan komoditas naik, negara harus hadir memberikan perlindungan nyata untuk pelaku usaha mikro,” tegas CEP.
Menurut dia, sedikitnya ada tiga sektor yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat ketahanan UMKM.
Pertama, dukungan permodalan.
CEP mendorong perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BNI, untuk memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang tetap terjangkau.
Ia menyoroti masih adanya ruang penyaluran KUR yang belum optimal. Pada 2023, penyaluran KUR disebut masih berada sekitar Rp37 triliun di bawah target, sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta.
“UMKM kita butuh kredit murah agar bisa jalan dan berkembang, bukan hanya bertahan,” ujarnya.
Kedua, penguatan fasilitasi di daerah.
Pemerintah daerah dinilai perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemberdayaan UMKM, termasuk membantu promosi produk serta membuka akses pemasaran yang lebih luas.
CEP juga menyoroti pentingnya penyediaan ruang bagi produk UMKM di kawasan pelabuhan dan bandara. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi etalase strategis untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat maupun wisatawan.
“Otoritas pelabuhan dan bandara wajib menyiapkan lahan untuk UMKM. Ini perintah UU supaya produk UMKM bisa lebih mudah dipasarkan,” kata CEP.
Ketiga, memperkuat kelembagaan UMKM.
CEP mendorong percepatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Legalitas usaha dinilai penting agar pelaku usaha lebih mudah mengakses berbagai program dan fasilitas pemerintah.
Selain itu, kelembagaan koperasi di daerah juga perlu diperkuat. Dengan koperasi yang semakin sehat, pelaku UMKM diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, termasuk dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.
Sementara terkait dampak El Nino terhadap sektor pangan, CEP mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Kemarau berkepanjangan, kata dia, tidak hanya berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan, tetapi juga dapat menyulitkan pelaku usaha peternakan dalam memperoleh pakan, terutama jagung.
Karena itu, CEP mengusulkan kebijakan pengadaan atau impor jagung dilakukan secara terukur, sebagaimana kebijakan yang diterapkan terhadap beras, guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Ia menegaskan, tekanan akibat El Nino tidak boleh membuat UMKM kehilangan ruang untuk berkembang.
“UMKM tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri saat El Nino. Kolaborasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat harus diperkuat agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga bisa naik kelas dan berdaya saing global,” pungkas CEP.
Menurutnya, keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. Sebab, keberlangsungan usaha kecil bukan hanya menyangkut nasib pelaku usaha, tetapi juga berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. (Riv)
