JAKARTA, Infosindo.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, didapuk menjadi moderator dalam diskusi terbatas nasional yang digelar APKASI bersama Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, Rabu (20/8/2028).
Diskusi ini mengupas isu-isu strategis kemandirian fiskal daerah, termasuk implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Dalam pemaparannya, Joune Ganda menegaskan bahwa forum ini penting untuk menata ulang arah kebijakan fiskal dan politik nasional.
“Diskusi ini menyoroti perbaikan desain Transfer ke Daerah (TKD), akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi BUMD dan BLUD, hingga arah kebijakan RUU BUMD. Selain itu, kami juga membahas kebutuhan desain Pemilu 2029 yang lebih terintegrasi melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU MD3,” ungkap Joune Ganda.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah daerah.
“Komunikasi strategis DPR bersama pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor APKASI, Jl. Mega Kuningan Barat No. 3, Jakarta Selatan ini turut dihadiri jajaran pengurus APKASI serta Ketua Korwil APKASI dari berbagai daerah. (Riv)
