MAGELANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi pembicara dalam kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Sri Mulyani kesempatan itu mendorong pemerintah daerah baik gubernur, walikota ataupun bupati yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk melakukan inovasi pembiayaan infrastruktur dan mengurangi ketergantungan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan.
“kepala daerah perlu berinovasi dan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan bahwa terdapat banyak mekanisme pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
“Sejumlah daerah telah menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan skema pembiayaan pembangunan,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan pembiayaan inovatif membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa ketergantungan penuh pada APBD dan APBN dapat memperlambat proses pembangunan infrastruktur, mengingat keterbatasan keuangan negara.
“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya.
Sri Mulyani memaparkan bahwa sektor seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit dapat dibiayai melalui skema inovatif, terutama jika proyek tersebut mampu menghasilkan pendapatan.
“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya. (Wol)
