ManadoPemerintahanSulawesi Utara

Pemerintahan Yulius-Victor Catat Beragam Capaian Strategis Sepanjang 2025

MANADO, Infosindo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025 sebagai wujud implementasi visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Berbagai program strategis yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay menunjukkan hasil positif di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga ketahanan pangan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Sulut terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Sulut tercatat sebesar 68,08 atau berada pada kategori rentan.

Untuk meningkatkan budaya integritas, pemerintah menggencarkan pendidikan antikorupsi melalui sekolah, rumah sakit, hingga proses seleksi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Sulawesi Utara berhasil meraih penghargaan nasional Government Award sebagai Outstanding Province in Life Expectancy Value. Pemerintah juga mendorong pembangunan SMA Taruna Nusantara di Noongan, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, serta Sekolah Rakyat di Manado dan Minahasa.

Peningkatan kualitas pendidikan turut terlihat dari bertambahnya fasilitas di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan dibukanya Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian. Selain itu, beasiswa diberikan kepada 1.612 siswa SMA, 454 siswa SMK, dan enam siswa SLB, disertai rehabilitasi fasilitas sanitasi di puluhan sekolah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan dari 75,68 pada 2024 menjadi 76,32 pada 2025, mencerminkan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat.

Di sektor olahraga, Pemprov Sulut sukses menggelar Kejuaraan Nasional Panahan Piala Gubernur 2026 di Stadion Klabat Manado. Sementara di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,1 persen, dengan tingkat peserta aktif sebesar 81,4 persen.

Kinerja ekonomi daerah juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 5,66 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Ketimpangan ekonomi ikut menurun dengan gini rasio sebesar 0,341, sementara realisasi investasi menembus Rp10,1 triliun atau 109 persen dari target Rp9,3 triliun.

Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah merevitalisasi sejumlah destinasi unggulan seperti Sumaru Endo di Remboken dan Bukit Kasih Kanonang. Di sisi lain, sebanyak 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan guna memperluas peluang ekonomi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis juga terus diperluas dengan 162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, di mana 148 di antaranya sudah melayani distribusi makanan bergizi.

Sementara itu, pembukaan sekitar 8.000 hektare sawah baru menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulut juga menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi Rp4.002.630 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam mendukung daya saing daerah, pemerintah menyelesaikan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta melanjutkan pembangunan Tahap IV Jalan Manado Outer Ring Road (MORR) III.

Pada sektor ketahanan pangan dan energi, Gerakan Pangan Murah terus digelar di seluruh kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga berhasil menghadirkan layanan listrik selama 24 jam di tujuh pulau yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaud.

Di bidang sosial dan kebudayaan, revitalisasi Museum Provinsi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya daerah. Pemerintah juga membangun hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berbagai penghargaan turut diraih sepanjang tahun. Pemprov Sulut memperoleh predikat kepatuhan pelayanan publik kategori kualitas baik dari Ombudsman, menjadi Pemerintah Provinsi Terbaik I dalam penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, serta meraih peringkat ketiga terbaik se-Sulawesi dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Capaian tersebut menjadi gambaran komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. (Riv)

Related Articles

Back to top button