JAKARTA, Infosindo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menorehkan langkah penting dalam penguatan arah pembangunan daerah. Setelah melalui proses panjang sejak 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut akhirnya memperoleh persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
Dokumen persetujuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nurson Wahid, kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Penyerahan ini menjadi penanda bahwa proses penyusunan RTRW Sulut telah melewati tahapan pembahasan teknis, evaluasi lintas sektor, hingga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Proses tersebut berlangsung bertahap dan intensif guna memastikan dokumen tata ruang selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius didampingi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, Panitia Khusus RTRW, serta sejumlah pejabat eselon II terkait. Kehadiran unsur legislatif menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam mengawal legalitas tata ruang hingga tahap penetapan daerah.
Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa sinkronisasi RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten dan kota harus segera dipercepat. Dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, baru tiga daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar arah pembangunan tetap terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
Dengan dikantonginya persetujuan substansi dari pemerintah pusat, tahapan selanjutnya adalah pengesahan melalui persetujuan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat paripurna yang direncanakan berlangsung pada 24 Februari 2026.
Bagi Pemprov Sulut, dokumen RTRW bukan sekadar peta tata ruang. Ini menjadi instrumen hukum yang menentukan arah pemanfaatan lahan, pembangunan infrastruktur, perlindungan kawasan strategis, hingga kepastian bagi investor. Kepastian tata ruang dinilai menjadi kunci menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. (Liu)
