Sulut Tancap Gas 2026, Gubernur Yulius Prioritaskan Stabilitas Harga, Investasi, dan Ekonomi Inklusif
MANADO, Infosindo.com – Tahun 2026 dipatok sebagai momentum akselerasi ekonomi bagi Sulawesi Utara.
Dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Senin (23/02/2026), Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih progresif namun tetap terukur.
Pertemuan strategis yang mempertemukan TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS bersama para bupati dan wali kota se-Sulut itu menjadi ruang konsolidasi lintas sektor. Di tengah ketidakpastian global, Sulut memilih bergerak cepat, memperkuat fondasi dalam negeri sambil membuka ruang ekspansi ekonomi.
Ekonomi Tumbuh, Inflasi Tetap Dijaga
Sepanjang 2025, ekonomi Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan 5,66 persen melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif daya tahan ekonomi daerah.
Namun, Gubernur Yulius menekankan bahwa pertumbuhan tanpa stabilitas harga bukanlah keberhasilan yang utuh. Inflasi tahunan Sulut hingga Desember 2025 berada di angka 1,23 persen. Meski relatif terkendali, sejumlah komoditas seperti beras dan biaya pendidikan tinggi menjadi penyumbang tekanan harga terbesar.
Untuk itu, strategi pengendalian inflasi 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga.
Langkah taktis seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, hingga pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dipastikan tetap menjadi instrumen respons cepat ketika gejolak harga muncul.
Empat Pilar Transformasi Sulut 2026
Dalam arahannya, Yulius memaparkan empat pilar utama transformasi ekonomi Sulut:
1. Digitalisasi Menyeluruh
Transformasi digital akan dipercepat, mulai dari optimalisasi pendapatan dan belanja daerah berbasis elektronik, integrasi sistem pembayaran publik, hingga perluasan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata. Distribusi pangan pun didorong masuk ke ekosistem digital untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.
2. Pertumbuhan Lebih Agresif
Realisasi APBD diminta tidak berjalan biasa-biasa saja. Investasi, baik PMA maupun PMDN, harus dipacu lebih cepat. Hilirisasi industri manufaktur diproyeksikan menjadi motor penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah komoditas lokal.
3. Keuangan Inklusif untuk Semua
Melalui peran TPAKD, akses pembiayaan akan diperluas bagi petani, nelayan, UMKM, hingga kelompok rentan. Literasi dan inklusi keuangan digital juga diperkuat agar masyarakat tidak tertinggal dalam arus transformasi.
4. Penguatan Ekonomi Syariah
Pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian menjadi peluang baru yang dinilai potensial memperluas pasar dan investasi.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa keberhasilan agenda 2026 tidak bisa bertumpu pada pemerintah semata. Sinergi dengan Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat menjadi kunci.
“Kita tidak bisa berjalan parsial. Semua harus bergerak bersama, terukur, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan kombinasi stabilitas harga, digitalisasi sistemik, ekspansi investasi, dan inklusi keuangan, Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan pertumbuhan yang bukan hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi fase konsolidasi sekaligus lompatan baru bagi ekonomi Bumi Nyiur Melambai. (Riv)
