Kejar Ekonomi Tumbuh 6 Persen pada 2027, Pemerintah Dihadapkan Tantangan Lapangan Kerja dan Daya Beli
JAKARTA, Infosindo.com – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 menjadi salah satu tantangan besar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari kenaikan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari seberapa jauh dampaknya dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan daya beli.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mematok target tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6–6,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 yang tercatat 8,07 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen.
Meski demikian, target tersebut dinilai tidak akan mudah dicapai apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengejar angka tanpa memperhatikan kualitasnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
“Bukan cuma tercapai atau tidaknya 6 persen saja, tapi kualitas pertumbuhannya seperti apa,” ujar Faisal.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya terlihat dari semakin luasnya kesempatan kerja serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
Hal ini menjadi semakin penting karena kelompok kelas menengah masih menghadapi sejumlah tekanan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), ketimpangan pendapatan, serta kesenjangan pembangunan antardaerah dapat membuat manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata.
Faisal juga mengingatkan dampak kebijakan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, perubahan atau pengurangan transfer tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT pada Februari 2026 berada di level 4,68 persen. Dengan demikian, target pemerintah pada 2027 masih memberikan ruang untuk menurunkan angka pengangguran.
Namun, penurunan tersebut membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar mampu menyerap tenaga kerja, bukan sekadar meningkatkan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tertentu.
Daya Beli Jadi Tantangan
Selain persoalan lapangan kerja, daya beli masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai tekanan terhadap konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi pemerintah pada 2027.
Sejumlah faktor seperti inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya produksi, hingga ancaman PHK dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.
Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
“Bayang-bayang PHK massal juga masih menjadi faktor pelemahan perekonomian di tahun 2027,” kata Nailul.
Jika pendapatan masyarakat turun sementara harga kebutuhan terus meningkat, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, mengejar target pertumbuhan 6 persen pada 2027 membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka makroekonomi.
Pemerintah juga dituntut memperluas penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga pendapatan masyarakat, mengantisipasi PHK, serta memastikan daya beli tetap terjaga.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bukan sekadar tinggi secara statistik, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
