JAKARTA, Infosindo.com – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memangkas kuota BBM subsidi secara signifikan dibandingkan tahun ini.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disampaikan di Kementerian Keuangan, pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi tahun depan sebesar 20,09 juta kiloliter.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5 persen.
Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan pemerintah memang tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan subsidi energi, termasuk BBM jenis Pertalite.
“Berdasarkan pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi. Termasuk salah satunya yang Pertalite,” ujar Ferry, dikutip dari Kontan, Rabu (19/8/2026).
Harga Minyak Jadi Pertimbangan
Penetapan kuota tersebut salah satunya menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dollar AS per barel untuk 2027.
Asumsi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebutuhan subsidi energi dan menentukan volume BBM subsidi yang akan dialokasikan.
Di tengah rencana pengurangan kuota, konsumsi BBM subsidi justru menunjukkan tren peningkatan. Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi tercatat mencapai 7.989,5 ribu kiloliter, naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7.410,1 ribu kiloliter.
Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, terutama ketika terjadi perbedaan harga yang cukup besar dengan BBM nonsubsidi.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Indef, Indra Abra Tallatov, menilai perubahan pola konsumsi tersebut menjadi sinyal bahwa selisih harga semakin memengaruhi pilihan masyarakat.
Pangsa konsumsi Pertalite tercatat meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, konsumsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.
“Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi,” kata Indra.
Penyaluran Akan Diperketat
Selain memangkas kuota, pemerintah juga berupaya memperketat distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
BBM bersubsidi nantinya diarahkan untuk masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima. Kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi akan dibatasi agar tidak menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan.
Kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena konsumsi Pertalite masih tinggi. Di satu sisi pemerintah ingin mengurangi beban subsidi negara, sementara di sisi lain masyarakat masih sangat bergantung pada BBM dengan harga yang lebih terjangkau.
Dengan kuota 2027 yang turun lebih dari separuh dibandingkan 2026, pemerintah dituntut memastikan kebijakan pengendalian subsidi tidak hanya menekan belanja negara, tetapi juga tetap mempertimbangkan daya beli dan kebutuhan transportasi masyarakat.
Jika pengawasan distribusi tidak berjalan optimal, pengurangan kuota berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, ketepatan sasaran penerima subsidi menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi pada 2027. (Red)
