Gubernur YSK Dampingi Hashim Djojohadikusumo Luncurkan Program BSPS 2026 di Sulut
MANADO, Infosindo.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, bersama Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Graha Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, Rabu (8/4/2026).
Peluncuran ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi simbol kuat hadirnya negara melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, hingga dukungan lembaga keuangan seperti Bank Negara Indonesia (BNI), PNM, dan SMF untuk mempercepat akses hunian layak sekaligus mendorong roda ekonomi rakyat.
Gubernur yang akrab disapa YSK itu tak menyembunyikan rasa syukurnya. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, alokasi 8.000 unit rumah layak huni (RTLH) dinilai sebagai jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka, tapi harapan bagi ribuan keluarga. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian besar bagi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen PKP, Sri Hariyati, menegaskan bahwa program ini menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas hunian.
Ia membeberkan sejumlah capaian dan terobosan penting: Lonjakan kuota RTLH dari 784 menjadi 8.000 unit, penyaluran KUR Perumahan oleh BNI di Tanah Minahasa yang menembus Rp206,3 miliar untuk 243 debitur, hingga proyeksi pertumbuhan program sebesar 61 persen sepanjang 2026.
Tak hanya itu, relaksasi tenor kredit rumah susun kini diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun memberi ruang napas lebih panjang bagi masyarakat dalam mencicil hunian mereka.
Di sisi lain, Hashim membawa kabar yang tak kalah menggembirakan, yaitu program sertifikasi tanah gratis yang telah mendapat restu Presiden. Program ini ditargetkan menjangkau jutaan warga di seluruh Indonesia.
“Dengan sertifikat, masyarakat punya kepastian hukum dan akses ke perbankan. Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang masa depan keluarga,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi aktif mengawal implementasi program di lapangan. Sebab, keberhasilan BSPS bukan hanya diukur dari jumlah rumah yang berdiri, melainkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menghuninya. (Liu)
