Gubernur Yulius Selvanus Antar Pemprov Sulut Raih Predikat Pelayanan Publik Berkualitas dari Ombudsman RI
MANADO, Infosindo.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan capaian positif dalam bidang pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, komitmen menghadirkan pelayanan yang profesional dan berpihak kepada masyarakat mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Pengakuan tersebut ditandai dengan penyerahan langsung hasil penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 oleh Meilany F Limpar kepada Gubernur Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (19/5/2026).
Suasana penyerahan berlangsung penuh kehangatan dan semangat kolaborasi. Momentum itu menjadi simbol sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Provinsi Sulut dalam mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih nilai akhir 84,18 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik”. Tidak hanya itu, Pemprov Sulut juga memperoleh opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”, yang mencerminkan meningkatnya standar tata kelola pelayanan publik di daerah tersebut.
Sejumlah perangkat daerah turut mencatat capaian membanggakan. RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai 86,09, disusul Dinas Pendidikan Provinsi Sulut dengan nilai 83,93, serta Dinas Sosial Provinsi Sulut yang meraih nilai 82,52.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan terus berjalan secara konsisten di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Di era kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, pelayanan publik diarahkan tidak hanya sebatas urusan administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah berupaya membangun budaya kerja birokrasi yang lebih cepat, terbuka, dan humanis.
Semangat menjaga kepercayaan masyarakat pun terus digaungkan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pemerintahan yang melayani.
Bagi masyarakat Sulawesi Utara, capaian ini bukan sekadar angka penilaian. Penghargaan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah terus bergerak melakukan pembenahan, membuka ruang pengaduan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan rakyat.
Di tengah tantangan pelayanan publik yang terus berkembang, hasil penilaian Ombudsman RI ini menjadi bukti bahwa Sulawesi Utara sedang melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih peduli, dan semakin dipercaya masyarakat. (Liu)
