JAKARTA, Infosindo.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama puncak musim kemarau akibat fenomena El Nino.
Langkah tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Pertemuan itu melibatkan jajaran pejabat utama Polri, para kapolda melalui video konferensi, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, seluruh jajaran diminta memastikan kesiapan personel beserta perlengkapan pendukung guna mengantisipasi potensi kebakaran yang diperkirakan meningkat pada Juli hingga September 2026.
Selain memperkuat patroli terpadu, Polri juga mengoptimalkan sistem peringatan dini, pemantauan titik panas (hotspot), serta koordinasi lintas instansi agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
Sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan, mulai dari 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, hingga 2.850 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Di lapangan, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah melaksanakan sekitar 168.500 patroli darat maupun perairan. Penggunaan drone juga terus diperluas untuk mendeteksi titik api serta memetakan wilayah rawan kebakaran secara cepat.
Untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel. Sementara Korps Brimob menyiapkan 23.360 personel yang siap diterjunkan apabila situasi darurat meningkat.
Mobilisasi pasukan juga diperkuat melalui sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan sehingga personel maupun peralatan dapat digeser dengan cepat ke daerah yang membutuhkan.
Di sisi teknologi, Polri mengoperasikan command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang terhubung dengan sistem pemantauan milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas. Pemanfaatan CCTV di sejumlah titik strategis serta drone produksi dalam negeri turut mendukung pemantauan kondisi lapangan secara real time.
Irjen Johnny menegaskan, keselamatan personel menjadi prioritas selama operasi berlangsung. Karena itu, setiap petugas diwajibkan menggunakan perlengkapan standar seperti pakaian tahan api, sepatu khusus, pelindung kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak.
Selain kesiapan personel, Wakapolri juga meminta seluruh jajaran melakukan pendataan ulang embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat terjadi kebakaran. Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres sesuai kebutuhan di daerah.
Untuk mendukung pemadaman dari udara, Polri mengoptimalkan empat helikopter yang memiliki kemampuan water bombing dan akan diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, luas lahan terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi meliputi Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Menutup arahannya, Wakapolri meminta seluruh jajaran menerapkan strategi mitigasi berkelanjutan melalui prinsip 5M, yaitu man, money, method, material, dan machine, sebagai fondasi untuk memperkuat efektivitas penanganan karhutla di seluruh Indonesia. Dengan dukungan personel, teknologi, serta sinergi lintas instansi, Polri optimistis ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan selama musim kemarau tahun ini. (Red)
