Rapat Paripurna DPRD Minut Sepakati KUA-PPAS 2027, Anggaran Dipacu untuk Kesejahteraan Rakyat
MINUT, Infosindo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu didampingi para wakil ketua, dan dihadiri Bupati Minut, Joune Ganda bersama Forkopimda Minut dan jajaran Pemkab Minut.

Bupati Joune Ganda saat sambutan mengatakan bahwa APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar diarahkan sebagai penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya , penyusunan arah anggaran tahun depan telah memperhitungkan kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal, prioritas pembangunan hingga kebutuhan masyarakat. Ia menilai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi tahapan penting untuk memastikan anggaran yang nantinya ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan.

“Dengan demikian, kebijakan anggaran yang kita susun makin berkualitas, adaptif, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Joune Ganda. Lanjut dia, Minut diarahkan jadi daerah logistik dalam rancangan kebijakan pembangunan 2027. “Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi hingga transformasi digital,” terangnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Minut diproyeksikan mencapai Rp1.182.568.834.857,05. Pada sisi belanja, pemerintah daerah merancang anggaran sebesar Rp1.182.568.834.857,05.
Kemudian pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp1.000.000.000.
Joune Ganda mengatakan peningkatan kapasitas fiskal tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta pembenahan tata kelola keuangan agar semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pemkab Minut juga akan memanfaatkan berbagai agenda dan event berskala internasional sebagai sarana promosi potensi daerah kepada investor.

Selain itu, komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat akan diperkuat untuk membuka peluang dukungan program, pembangunan infrastruktur maupun sektor strategis lainnya. “Nota kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan menjadi fondasi kuat menuju penyusunan APBD Minut 2027 yang lebih terarah, efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Riv)



